Slide 1

Berita PUPR > Puslitbang KPT Himpun Solusi dan Inspirasi untuk Kawasan Perbatasan


Selasa, 13 November 2018, Dilihat 63 kali

Kerangka Kebijakan Pengembangan Infrastruktur di Kawasan PLBN - Dok PusKPT

Pos Lintas Batas Negara (PLBN) telah dibangun di 7 penjuru negeri ini sejak 2015. Tak berhenti sampai di situ, beberapa PLBN lainnya pun siap dibangun sebagai salah satu bentuk dedikasi Pemerintah untuk masyarakat di wilayah perbatasan. Tak hanya fisik pos yang megah saja, namun kehadiran PLBN di tengah-tengah masyarakat diharapkan bisa meningkatkan juga kesejahteraan bagi masyarakat.

Selain dukungan dari Pemerintah untuk kawasan perbatasan, kiprah dari Pemerintah Daerah (Pemda) maupun masyarakat lokal juga sangat vital untuk mendukung tujuan di atas. Untuk menangkap aspirasi dan menghadirkan inspirasi Pemda dan masyarakat lokal, Puslitbang KPT mengadakan diskusi teknis bertajuk “Meretas Keterbatasan, Mengembangkan Geliat Ekonomi: Kerangka Kebijakan Pengembangan Infrastruktur di Kawasan PLBN”.

Diskusi teknis tersebut menghadirkan perwakilan dari wilayah perbatasan yakni Eddy Santana (Dinas Pariwisata Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat), Noviany Ivon Sulaiman (local champion/ pemilik Fresh Farm Kabupaten Belu, NTT) serta perwakilan akademis Retno Widodo Pramono (Ketua Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Gadjah Mada).

Acara dibuka oleh Kabid Kajian Kebijakan dan Kerja Sama Puslitbang KPT, FX Hermawan yang mewakili Kepala Puslitbang KPT. Pada pembukaan acara, Hermawan mengungkapkan bahwa acara ini diharapkan mampu melahirkan rekomendasi yang sampai kepada Bapak Menteri PUPR sebagai bahan kebijakan pengembangan PLBN.

“Ungkapan membangun dari pinggiran memang selalu digalakkan sejak awal Presiden Jokowi menduduki posisi presiden. Saat ini efeknya mulai terasa namun itu semua belum usai. Kami dari Balitbang, khususnya Puslitbang KPT akan menjalankan peran kami untuk memberikan rekomendasi kepada Menteri PUPR dalam mengembangkan PLBN. Oleh karena itu, dari diskusi teknis ini kami ingin mendapatkan banyak masukan terutama dari para stakeholder yang terlibat langsung di daerah perbatasan,” ungkap Hermawan.

Setelah dibuka, kesempatan pertama diberikan kepada Eddy Santana untuk memaparkan pengalamannya sebagai orang yang berperan dalam membangun pariwisata di Kabupaten Sanggau. Meski dihadapkan oleh keterbatasan biaya, namun tidak menurunkan semangat Eddy untuk mengembangkan pariwisata di Kabupaten Sanggau, khususnya di PLBN Entikong.

“PLBN Entikong sendiri sudah memiliki banyak kegiatan pariwisata yang bertujuan selain untuk dihadiri oleh turis lokal namun juga diharapkan mampu mengundang masyarakat dari seberang (Malaysia) untuk datang. Seperti misalnya Cross Border Festival yang dalam setahun bisa diselenggarakan sampai tiga kali. Selain di PLBN-nya, kami juga tengah mengajak masyarakat yang juga bisa dianggap sebagai potensi SDM untuk bisa mendapatkan skill pariwisata. Karena pada dasarnya, potensi dari pariwisata Kabupaten Sanggau bisa saya pastikan adalah sangat banyak,” tandas Eddy.

Namun Eddy juga menambahkan bahwa potensi wisata yang melimpah pada suatu daerah serta merta menjadi pusat pariwisata tanpa dukungan dari berbagai sektor.

“Terdapat perbedaan antara istilah wisata desa dan desa wisata. Setiap desa barangkali punya potensi wisata, namun belum tentu desa tersebut bisa disebut Desa Wisata. Untuk dapat disebut dengan Desa Wisata terdapat beberapa kriteria, antara lain atraksi wisata yang menarik dan unik, jarak tempuh yang mudah dijangkau, daya dukung kepariwisataan yang memadai, ketersediaan infrastruktur, serta sistem kepercayaan dan kemasyarakatan yang dalam hal ini yang kami kedepankan adalah agama dan budaya,” tambah Eddy.

Selanjutnya, Ivon Sulaiman juga memberikan pendapatnya dari sudut pandangnya sebagai petani di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Ivon berharap intervensi pemerintah bukan sekedar bantuan uang saja, namun juga bisa melalui kerja sama dengan swasta dan masyarakat lokal agar lebih berdampak.

“Saat ini bantuan sudah ada yang datang namun dirasakan kurang tepat. Kalau bisa, bantuan dari pemerintah tidak berupa uang tunai karena tak jarang masyarakat akan jadi konsumtif ketika memegang uang tunai. Bantuan bisa berupa bantuan teknologi yang tepat guna, karena kami sering belajar dari YouTube banyak teknologi yang tepat diterapkan pada lahan kami yang masih sempit,”

“Peremajaan pada sisi pertanian juga kami sedang galakkan. Untuk mengolah lahan baru, kami petani yang muda, namun yang terdapat di lapangan saat ini hanya generasi yang sudah lanjut usia. Padahal, pertanian di Kabupaten Belu harus maju karena masyarakat penghasilan utama dari pertanian. Karena bila kita berbicara penerimaan PNS yang terbatas, ataupun pengetahuan berbisnis yang belum berkembang di tengah-tengah masyarakat.”

Pada akhir acara, Hermawan menjabarkan highlight dari diskusi teknis yang rampung dilaksanakan, sebenarnya banyak solusi yang bisa dihadirkan. Untuk itu dibutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat melalui local champions yang muncul.

“Solusi yang dihadirkan sebenarnya banyak yang out of the box. Pelibatan instansi terkait sangat krusial untuk dilaksanakan. Pengalaman kami sebelumnya, biasanya akan muncul sebuah gerakan yang nyata melalui pelibatan seluruh stakeholder untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Begitu juga dari kajian tentang perbatasan ini, dari tim peneliti akan mengusulkan kepada Bapak Menteri PUPR untuk dibentuk sebuah gerakan yang dapat terus terevaluasi dan terukur setiap capaiannya. Dari gerakan ini, diperlukan suatu instansi yang bisa menjadi leader, pada isu perbatasan mungkin bisa dipimpin oleh BNPP atau Kementerian Desa PDTT,” tutup Hermawan. (gal)