Slide 1

Berita PUPR > Menjajaki Asuransi Sebagai Salah Satu Alternatif Pendanaan Infrastruktur Pascabencana


Rabu, 16 Januari 2019, Dilihat 98 kali

Tim Puslitbang KPT

Tentu masih sangat segar dalam ingatan kita semua bagaimana bencana yang berturut-turut terjadi di Lombok, Palu dan Donggala, serta Pandeglang telah menyebabkan korban jiwa, kehilangan harta benda, termasuk kerusakan aset infrastruktur yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di sana.

Letak geografis Indonesia yang berada pada tiga lempeng bumi aktif menjadikan Indonesia rawan terhadap bencana. Melihat pola bencana selama hampir 7 tahun terakhir, rata-rata nilai kerugian akibat bencana mencapai Rp 22,8 triliun pertahun. Sementara kemampuan pemerintah menyediakan pendanaan untuk pemulihan pascabencana sangat terbatas. Skema pendanaan penanggulangan bencana yang ada saat ini juga masih mengandalkan APBN untuk tanggap darurat dan rehabilitasi/rekonstruksi. Di sisi lain, semakin besar dampak bencana yang terjadi juga semakin menambah pos belanja penanggulangan bencana di tingkat pemerintah daerah.

Dalam rangka mendukung arahan Bapak Presiden mengenai keharusan bekerja dalam satu tim dan keharusan membangun dengan lebih baik (build back better) dengan tantangan waktu yang singkat (2 tahun), Puslitbang KPT Kementerian PUPR berupaya untuk mencari alternatif pendanaan infrastruktur pasca bencana di luar APBN/APBD sebagai salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan penanganan bencana, mulai dari pencegahan, penanganan kedaruratan, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.

Agar mendapatkan input serta pemahaman yang lebih mendalam mengenai hal di atas, Puslitbang KPT menggelar Diskusi Teknis: Alternatif Pendanaan Infrastruktur Pasca Bencana (16/1) di Jakarta, untuk mengetahui mekanisme penerapan asuransi bencana alam sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan infrastruktur pasca bencana. Selain itu, diskusi juga membahas opsi-opsi pendanaan lain untuk pemulihan infrastruktur pascabencana, antara lain dana abadi bencana alam (pooling fund), contingency fund, dan surat utang (catastrophic bond).

Diskusi dibuka oleh Kepala Bidang Kajian Kebijakan dan Kerja Sama, Dr. FX Hermawan Kusumartono. Dalam kesempatan itu, Hermawan mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah tengah melakukan kajian tentang sumber pendanaan di luar APBN dalam mitigasi dan penanggulangan bencana, termasuk risiko fiskal, profil bencana, dan karakter masing-masing daerah. Identifikasi kajian ini yang kemudian akan menentukan strategi yang dikembangkan kedepannya.

“Asuransi bencana memang tergolong sesuatu yang baru di Kementerian PUPR. Oleh karena itu pada diskusi ini kami ingin membahas kemungkinan-kemungkinan atau formula seperti apa saja yang kiranya lazim digunakan untuk menerapkan skema asuransi dalam pembiayaan infrastruktur. Karena seperti yang kita tahu, ketika bencana datang yang paling terkena efek terbesar adalah infrastruktur, dan biasanya membutuhkan biaya rekonstruksi yang paling besar nantinya,” ujar Hermawan.

Selanjutnya, Kristiyanto, selaku Kepala Bidang Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Interregional, Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan menyampaikan pandangannya mengenai alternatif pembiayaan bencana pada infrastruktur.

“Menurut kami, ada gap pembiayaan dalam hal penanggulangan bencana. Pilihannya ada 2 (dua); pertama, menaikkan kemampuan pemerintah mendanai pemulihan pascabencana dengan banyak alternatif pembiayaan di dalamnya. Lalu yang kedua, meminimalisir kerugian dengan membuat disaster risk management yang baik. Dalam hal ini contohnya adalah membangun infrastruktur yang lebih berkualitas, melakukan upaya preparedness/mitigasi yang lebih siap, dan lain-lain,” tandas Kristiyanto.

Kristiyanto juga menambahkan bahwa paradigma bencana sesuatu yang tidak terencana harus bisa diubah, artinya kita semua harus siap dengan skema keuangan yang fleksibe dalam membiayai fase pasca bencana sehingga bisa digunakan kapanpun. Selain itu, beliau juga menambahkan bahwa peran Pemerintah Daerah, swasta, masyarakat juga krusial karena bencana bukan hanya urusan Pemerintah Pusat saja.

Berikutnya, Dody A.S. Dalimunthe, perwakilan dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan pengalamannya perihal asuransi dalam pembangunan infrastruktur. Menurut Dody, pada dasarnya asuransi bisa saja diterapkan pada pembangunan infrastruktur. Pihak asuransi juga akan memberikan angka premi yang baik juga apabila pada sebuah pembangunan infrastruktur telah diterapkan mitigasi bencana dan manajemen risiko yang sangat baik.

“Pengalaman yang kami temui adalah itikad baik Pemkot Padang yang sedang mengajukan skema untuk mengasuransikan aset infrastruktur daerah dan rumah warganya dengan mengutip sebagian iuran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk digunakan membayar premi asuransi tersebut. Ada juga contoh lainnya yakni asuransi pertanian oleh Kementerian Pertanian yang memakai skema subsidi bergantian per kelompok dalam jangka waktu tertentu. Dan fenomena yang terjadi adalah ketika masa subsidi asuransi itu selesai, kelompok yang sebelumnya mendapatkan subsidi akan suka rela membeli premi asuransi pertanian tersebut,” tutup Dody.

Hermawan menutup diskusi dengan mengucapkan apresiasinya kepada para peserta yang sudah memberikan masukan-masukan kepada Puslitbang KPT.

“Hasil diskusi awal ini akan kami ramu sebelum kami sampaikan kepada Pimpinan. Selain itu, kami juga mohon kesediaan Bapak dan Ibu sekalian untuk ke depannya bisa meluangkan waktunya untuk berdiskusi dengan kami perihal asuransi bencana dan alternatif-alternatif pendanaan infrastruktur ini,” tutup Hermawan. (gal)