Slide 1

Berita PUPR > Puslitbang KPT Jajaki Kerja Sama dengan Litbang KOMPAS


Rabu, 06 Februari 2019, Dilihat 76 kali

Tim Puslitbang KPT

Kita hidup di era kolaborasi bukan kompetisi. Kalimat tersebut tentu sangat relevan bila kita kaitkan dengan kehidupan kita sekarang. Bila dikerucutkan pada kolaborasi litbang, kita bisa merasakan banyak sekali manfaat atas terjadinya sebuah kerja sama, antara lain keleluasaan akses data yang dimiliki oleh lembaga litbang yang bermitra, peningkatan kemampuan dan kompetensi para peneliti, serta memperluas jejaring dengan dunia luar. Selain ketiga hal tersebut tentu masih sangat banyak manfaat yang bisa digapai.

Puslitbang KPT, selaku lembaga litbang yang menghasilkan output berupa rekomendasi kebijakan, merasa penting untuk menjalin berbagai kerja sama demi menghasilkan rekomendasi yang semakin komperehensif. Untuk itu, Puslitbang KPT menjajaki kerja sama dengan Litbang KOMPAS yang memang sudah memiliki nama besar di kancah dunia media.

Diskusi yang berlangsung pada Rabu (6/2) di Kantor Litbang KOMPAS Palmerah dihadiri oleh perwakilan dari Litbang Kompas, yang diwakili oleh M. Toto Suryaningtyas selaku Manager Litbang dan jajarannya, serta Puslitbang KPT diwakili oleh Adji Krisbandono sebagai Kasubbid Penyiapan Kajian Kebijakan beserta para peneliti. Fokus utama kedatangan untuk membahas rencana kerja sama serta ajakan kepada Litbang KOMPAS untuk dapat turut serta dalam pembentukan komite kebijakan.

Komite Kebijakan merupakan sebuah kelompok berisi para ahli di bidangnya masing-masing yang akan merumuskan kebijakan yang akan dibuat, maupun mengevaluasi kebijakan yang sudah ada, dalam hal ini tentunya yang berkaitan dengan dunia infrastruktur. Sebagai target jangka pendek, rekomendasi kebijakan yang dihasilkan Komite Kebijakan diharapkan bisa digunakan sebagai masukan untuk penyusunan Renstra Kementerian PUPR 2020-2024.

Terdapat empat tema yang akan diangkat untuk diperbincangkan oleh Komite Kebijakan, yakni bidang sumber daya air, jalan dan jembatan, cipta karya dan perumahan, serta pengembangan wilayah. Anggota dari Komite Kebijakan itu sendiri terdiri dari sektor pemerintah, akademisi, industri, media, serta civil society/LSM.

Perwakilan dari Litbang KOMPAS menjelaskan bahwa memiliki kekuatan utama personel di bidang hukum, sosial, dan planologi. Hal ini yang diharapkan oleh Puslitbang KPT bisa memperkaya hasil evaluasi Komite Kebijakan dengan sudut pandang yang berbeda dan lebih humanis.

Selain berdiskusi mengenai Komite Kebijakan, diskusi juga membicarakan tentang skema kerja sama antara Puslitbang KPT dan Litbang KOMPAS. Beberapa hal yang coba diusulkan meliputi tiga hal, yakni:

  1. Perwakilan Litbang Kompas menjadi anggota Komite Kebijakan dan terlibat dalam diskusi penyusunan kompendium kebijakan. Perwakilan Litbang Kompas tersebut memberikan update isu strategis sesuai tema kajian dan data yang dimiliki Litbang Kompas, serta memberikan kritik membangun terkait isu dan rekomendasi yang diusulkan dalam diskusi penyusunan kompendium kebijakan;
  2. Joint research dan joint publication, publikasi hasil joint research Litbang Kompas dan PKPT Kementerian PUPR akan terbit dalam buku (Penerbit Kompas);
  3. Penyediaan paket informasi dari Litbang Kompas bagi PKPT Kementerian PUPR dalam bentuk dokumen yang sudah “dijahit” sesuai tema yang dibutuhkan.

Nantinya, durasi kerja sama akan berlangsung selama 2-3 tahun, dan akan diikat dengan dokumen Perjanjian Kerja Sama antara Puslitbang KPT dan Litbang KOMPAS. Dengan terciptanya kerja sama diantara kedua pihak, diharapkan kedua instansi tersebut bisa mengambil manfaat satu sama lain ke depannya.

Selepas diskusi, Tim Peneliti Puslitbang KPT diajak untuk berkeliling melihat lingkungan kantor Litbang KOMPAS. Satu hal yang tergambar dari sana adalah bahwa Litbang KOMPAS sangat kaya dengan data yang telah dikumpulkan sejak tahun 1965 hingga sekarang. Tak hanya itu, mereka pun sudah memiliki sistem yang memudahkan pencarian untuk data sampai tahun 1965 tersebut. (gal)