Slide 1

Berita PUPR > Puslitbang KPT Terus Kawal Rencana Pembiayaan dan Asuransi Risiko Bencana (PARB)


Kamis, 28 Maret 2019, Dilihat 60 kali

Diseminasi Strategi PARB dan Implementasi Asuransi BMN

Sejak digelarnya diskusi asuransi BMN sebagai salah satu alternatif pendanaan pemulihan infrastruktur pascabencana pada 16 Januari 2019 silam, Puslitbang KPT terus berkoordinasi dengan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan untuk mengawal rencana penerapan skema ini pada infrastruktur PUPR. Selama 2 (dua) hari, 27 s/d 28 Maret 2019, Puslitbang KPT yang diwakili Kepala Sub Bidang Penyiapan Kajian Kebijakan Adji Krisbandono, dan Tim Peneliti Bidang Kajian Kebijakan dan Kerjasama Dica Erly Andjarwati, Dicky Fransisco Simanjuntak, Nisa Andarwati, serta Dyah Nur Suci menghadiri “Diseminasi Strategi PARB dan Implementasi Asuransi BMN” yang diselenggarakan oleh BKF di kota Banda Aceh.

Dalam pembukaannya, Staf Ahli Menkeu Bidang Kebijakan dan Regulasi Bidang Keuangan dan Pasar Modal Arif Baharuddin menjelaskan bahwa di satu sisi, Indonesia tergolong “supermarket” bencana karena letaknya yang berada di ring of fire, lempeng tektonik, lokasi rawan banjir dan longsor, serta kondisi kerentanan bencana lainnya. Di sisi lain, Indonesia saat ini sudah termasuk kedalam negara G20, seiring pembangunan infrastruktur yang semakin masif, serta peringkat daya saing dan ease of doing business yang kian membaik. Menghadapi situasi-situasi tersebut, dalam berbagai kesempatan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati selalu menekankan pentingnya melakukan inovasi dan reformasi kebijakan (pembiayaan) fiskal agar Indonesia menjadi negara yang lebih tangguh terhadap bencana.

Strategi PARB yang awalnya digagas oleh BKF ini memiliki 4 (empat) prinsip utama, yaitu: Pertama, ketepatan waktu dan besaran dana. Dana yang dibutuhkan tidak harus seluruhnya tersedia pada awal tanggap darurat, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan; Kedualayering risiko dan bauran kebijakan. Bauran instrumen kebijakan harus dilakukan mengingat karakteristik risiko (risk profile) yang ada juga berbeda-beda. Ada yang dapat di-retain Pemerintah, namun ada pula yang sebaiknya ditransfer ke pihak ketiga (kepada asuransi); Ketiga, penyaluran dana harus disalurkan melalui channel yang tepat dan efisien. Untuk ini, diperlukan kerjasama yang baik antara Pemerintah, Pemda, dan masyarakat; dan terakhir, perlunya data dan informasi yang akurat, terutama terkait history dan potensi hazard sebagai basis pemilihan instrumen pembiayaan yang tepat dan efisien. Setidaknya terdapat 4 (empat) instrumen pembiayaan yang akan disiapkan untuk memulihkan infrastruktur PUPR pascabencana, yaitu: pooling fund, asuransi BMN, pembiayaan kontijensi, dan alokasi APBN.

Selain menghadirkan Kristiyanto Kepala Bidang Kerja Sama Keuangan Interregional BKF sebagai pembicara, dalam kesempatan ini juga menghadirkan beberapa narasumber, yaitu Direktur Eksekutif Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Kepala Kanwil DJKN Aceh, Kepala Kanwil DJPB Riau, Direktur BMN DJKN, dsb. Sebagai tindak lanjut dari serangkaian diskusi dan kajian yang telah dilakukan, dalam waktu dekat Tim Peneliti akan segera menyiapkan policy brief terkait rencana penerapan skema PARB ini untuk infrastruktur PUPR (adj).

Bahan Paparan : Diseminasi Strategi PARB dan Implementasi ABMN