Slide 1

Berita Advis Teknis > Advis Teknis Waduk Jatigede


Sabtu, 13 September 2014, Dilihat 96 kali

Waduk Jatigede diharapkan dapat berfungsi paling lambat September 2014. Namun hingga saat ini, masih terkendala permasalahan pembebasan lahan. Di wilayah genangan masih terdapat 10.447 KK yang belum dapat dipindahkan, sehingga pembangunan waduk dikhawatirkan tidak dapat diselesaikan di waktu yang ditetapkan.

Beberapa upaya dilakukan baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk mengatasi permasalahan tersebut, diantaranya adalah :
• Peraturan Bupati Sumedang No. 96 Tahun 2009 Pemukiman Kembali Masyarakat Pendukung Pembangunan Waduk Jatigede pada Bab VI Pasal 7 butir 1 menyebutkan bahwa MPP yang dimukimkan kembali berhak mendapat: (i) rumah tipe 36; (ii) tanah seluas 400 m²; (iii) bantuan pengangkutan ke lokasi tujuan; (iv) sanitasi dan sarana air bersih; (v) bantuan pemulihan ekonomi selama 1 (satu) tahun; (vi) bimbingan dan pelatihan untuk pengembangan usaha; dan (vii) fasilitas umum dan fasilitas sosial.
• Berdasarkan Surat No. 61.1/205/BAPPEDA tanggal 13 Januari 2014, Gubernur Jawa Barat mengusulkan bahwa warga yang terkena dampak dibagi ke dalam 2 bagian: (a) penduduk yang mendapat hak relokasi (uang tunai sebagai uang pengganti tempat penampungan pemukiman baru dalam bentuk bangunan 36 m² dan tanah 400 m², serta tunjangan kehilangan pendapatan selama 12 bulan dan (b) penduduk lainnya yang berada di area Waduk Jatigede (berupa uang santunan untuk biaya pembongkaran rumah, mobilisasi, sewa rumah selama 12 bulan, serta tunjangan kehilangan pendapatan selama 12 bulan. Dalam usulan tersebut, Gubernur Jawa Barat mengusulkan tunjangan pendapatan dengan standar Upah Minimum Kab.Sumedang sebesar Rp 1.735.473 /KK/bulan.
• Sementara itu, berdasarkan hasil rapat koordinasi penyelesaian dampak sosial pembangunan Waduk Jatigede pada tanggal 17 Februari 2014 dibentuk Tim Independen yang bertugas menghitung besaran uang kerohiman dan kompensasi bagi warga yang tinggal di areal pembangunan Waduk Jatigede. Tim ini mengusulkan jumlah biaya hidup sebesar Rp 3.703.002 per KK/bulan atau Rp 44.436.031 per KK/tahun (Tim Kajian Sosek OTD Waduk Jatigede. 2014), berdasarkan Survei Biaya Hidup (SBH).